Mahfud Minta Tiket Capres Anies Dijaga, Demokrat: Mesti Dipastikan Lagi Tidak Ada Jegal Menjegal

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD menitipkan pesan kepada Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana untuk menjaga tiket pencapresan Anies Baswedan. Permintaan itu juga disampaikan kepada Presiden PKS Ahmad Saikhu.

Partai Demokrat melihat pernyataan Mahfud sebagai hal yang positif. Sebagai menteri koordinator, sudah sepatutnya Mahfud menjawab isu-isu penjegalan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden.

"Dia lihat noise begitu, ya dia harus bertanggung jawab untuk menenangkan kan? Dan itu kewajiban dia," kata Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Menurut Hinca, kabar isu penjegalan terhadap Anies Baswedan sudah seharusnya diluruskan pemerintah. Apalagi isu tersebut sempat panas dalam beberapa pekan belakangan.

"Yang mesti dipastikan lagi adalah tidak ada jegal menjegal itu lah karena memang itu yang muncul di publik, ya harus diluruskan itu," kata Hinca.

Publik sempat dikagetkan dengan isu upaya penjegalan pencapresan Anies melalui sejumlah kasus kepada partai pengusungnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Denny Indrayana.

Menurut Hinca, pernyataan Denny justru menjadi pembuka mata publik. "Jangan dianggap ini sebuah statement Denny yang kemudian disoal, statement warga negara yang punya pandangan tentang itu dan menyampaikan pikiran-pikirannya, ya itu lah demokrasi, gitu. Masa didiemin aja kalau dia tahu sesuatu, sehingga ga perlu juga lah terlalu jauh merespon itu, bahwa harus dilapor polisi, ini pidana, itu pidana, dimana pidananya? Begitu," ujar Hinca.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengakui, meminta kepada Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu supaya mengamankan tiket calon presiden untuk Anies Baswedan. Supaya pemerintah tidak dituduh menjegal Anies.

"Bukan hanya Denny yang saya minta. Ketua Umum PKS juga saya minta, tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau ndak dapat tiket, pemerintah," ujar Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6).